Makassar - Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, bebas dari pungutan liar, suap, praktik KKN, transparan, akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (25/03/2024).
Bertempat di Hotel Claro Makassar. Dan dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham,Gusti Ayu Putu Suwardani, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak, Jajaran Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Jajaran Pemerintah Sulawesi Selatan dan Seluruh Ka.UPT Sulawesi Selatan.
Pencananganan P2HAM ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kemenkumham untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang berbasis pada Hak Asasi Manusia. Dengan menandatangani Deklarasi Pencanangan P2HAM ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak mengharapkan melalui kegiatan ini agar dapat terus memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, dan juga bisa menghadirkan warna-warna baru dalam akselarasi pelayanan publik terbaik berbasis HAM.
Karutan Barru, Amsar menyampaikan bahwa dengan adanya Pencanangan P2HAM ini, kita sebagai ASN dan juga termasuk Pelayan Publik dapat mewujudkan Good Governance dan Good Government, dimana kita juga berjuang untuk meraih predikat WBBM dan P2HAM ini memiliki keterikatan dalam menjalankan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada kegiatan ini juga dirangkaikan denganPengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin.
"Provinsi Sulsel akan terus berkomitmen melaksanakan berbagai arahan yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya dari aspek HAM menjadi bagian terpenting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan"Ucap Bahtiar
